Isu Intel Masjid Ancam Elektabilitas Jokowi-JK

JAKARTA - Banyak pihak menyesalkan menuver-menuver berbau agama yang dilancarkan tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK). Seperti intel masjid, hapus perda syariah, hapus kolom agama di KTP, dan gallery of rouges-nya Wimar Witular.

Sebagai contoh dalam isu intel masjid. Santer disebut-sebut, timses Jokowi-JK mengawasi aktivitas masjid karena khawatir dijadikan tempat kampanye. Atau penghapusan perda syariat yang akan dilakukan di seluruh wilayah, terkecuali Aceh karena daerah itu dianggap istimewa.

Pengamat Politik Konsep Indonesia (Konsepindo), Budiman Hidayat, berpendapat manuver-manuver politik itu justru akan membuat blunder. "Tim Jokowi - JK seharusnya mengerti mereka wajib merangkul massa muslim dengan mendukung isu tersebut. Tapi ini malah mengabaikan isu-isu itu semua," katanya di Jakarta, Jumat (20/6/2014).

Budiman menambahkan, ulah pendukung Jokowi juga menunjukkan ketidakberpihakan kepada agama. Semisal, ‘Gallery of rouges’-nya Wimar yang memaparkan gambar teroris dan Prabowo beserta pendukungnya. Kampanye ini mendapat kecaman keras.

Tim Jokowi-JK, kata dia, semakin blunder karena menggagas isu penghapusan kolom agama di KTP. Alasannya, untuk kebebasan beragama, seperti yang dilontarkan Direktur Megawati Institute Siti Musdah Mulia.

Gagasan ini dikecam keras Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Bahkan, Sekjen PBNU, KH Marsudi Syuhud, menilai jika kolom agama dihapuskan maka akan merepotkan masyarakat dalam kondisi tertentu.

"Seperti ketika terjadi kecelakaan di mana keluarga korban belum bisa dihubungi, sementara korbannya meninggal dan harus dikebumikan. Belum lagi penanganan jenazah masing-masing agama berbeda," paparnya.

Budiman menjelaskan, semua ini dapat mengancam elektabilitas Jokowi dan JK. "Masyarakat semakin antipati, karena inkonsistensi timses dan pendukung Jokowi yang mengakibatkan masyarakat terlanjur memahami capres nomor urut dua itu sebagai ancaman bagi kehidupan keagamaan," tuntasnya.
(ded/pur)